PGRI dan Penguatan Peran Kolektif Pendidikan

Dalam lanskap pendidikan tahun 2026, tantangan yang dihadapi guru tidak lagi bisa diselesaikan secara parsial atau individu. Tekanan birokrasi digital dan ekspektasi publik yang tinggi memerlukan kekuatan komunal. PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) hadir sebagai arsitek utama yang mengubah kumpulan individu pengajar menjadi satu kekuatan kolektif yang berdaulat.

Berikut adalah strategi PGRI dalam memperkuat peran kolektif pendidikan:

1. Kolektivitas dalam Perjuangan Hak (Unitarisme)

PGRI menegaskan bahwa kekuatan profesi terletak pada kesatuan suara, bukan pada perbedaan status SK.

• Satu Komando Aspirasi: Dengan semangat “Satu Rasa, Satu Jiwa”, PGRI menyatukan potensi guru ASN, PPPK, dan Honorer. Peran kolektif ini memastikan bahwa saat berhadapan dengan pengambil kebijakan, guru memiliki posisi tawar yang solid dan tidak mudah terfragmentasi.

• Pemerataan Kesejahteraan: PGRI menggerakkan peran kolektif untuk memastikan tidak ada guru yang tertinggal dalam standar kesejahteraan, sehingga kecemburuan sosial hilang dan kerja sama tim di sekolah meningkat.

2. Kolektivitas Intelektual: Ekosistem Berbagi (SLCC)

PGRI mengubah wajah pengembangan profesi dari kompetisi individu menjadi kolaborasi pengetahuan.

• Bank Pengetahuan Kolektif: Melalui Smart Learning and Character Center (SLCC), PGRI memfasilitasi guru untuk saling mentor. Guru yang mahir teknologi membantu yang belum mahir, menciptakan peran kolektif sebagai “komunitas pembelajar” yang tangguh menghadapi disrupsi AI.

• Standardisasi Praktik Baik: Inovasi seorang guru di satu kelas dikolektifkan melalui jaringan PGRI untuk menjadi standar baru di sekolah-sekolah lain, mempercepat peningkatan mutu pendidikan secara nasional.

3. Kolektivitas Perlindungan: Benteng Profesi (LKBH)

Rasa aman adalah fondasi bagi guru untuk menjalankan peran edukatifnya secara maksimal.

• Solidaritas Hukum: Melalui LKBH, PGRI menghadirkan peran kolektif dalam bentuk perlindungan profesi. Jika satu guru menghadapi intimidasi, ribuan guru lainnya memberikan dukungan. Hal ini menumbuhkan keberanian kolektif untuk menegakkan disiplin positif di sekolah tanpa rasa takut.

• Advokasi Kebijakan Lokal: Di tingkat Ranting dan Cabang, PGRI bergerak secara kolektif untuk memastikan regulasi daerah atau sekolah tetap berpihak pada martabat guru.

4. Kolektivitas Etika: Menjaga Marwah Bersama (DKGI)

Kepercayaan publik adalah aset kolektif yang harus dijaga oleh setiap individu anggota.

• Pengawasan Sejawat (Peer-Accountability): Melalui DKGI (Dewan Kehormatan Guru Indonesia), PGRI menggerakkan peran kolektif untuk saling menjaga kode etik. Integritas satu guru adalah reputasi bagi seluruh profesi.

• Budaya Keteladanan: PGRI memastikan bahwa peran kolektif guru di mata masyarakat adalah sebagai penjaga moral dan nilai, bukan sekadar pelaksana teknis pengajaran.

Tabel: Transformasi Peran Guru (Individu vs Kolektif PGRI)

Kesimpulan:

Penguatan peran kolektif oleh PGRI adalah tentang mengubah “Aku” menjadi “Kami”. Dengan bersatu, guru Indonesia tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi menjadi subjek yang berdaulat, berwibawa, dan memiliki daya gerak yang tak terbendung untuk mentransformasi pendidikan nasional.